LIDIK NEWS. COM | BALAURING,- Wakil Bupati Lembata, Muhammad Nasir, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Balauring, Kecamatan Omesuri, pada Rabu, 24 September 2025.
Sidak yang berlangsung dari pukul 07.00 hingga 15.00 Wita ini merupakan respons langsung atas keluhan masyarakat terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang kian meresahkan.
Camat Omesuri dan Kepala Desa Balauring turut dilibatkan dalam sidak kali ini. Di lokasi, Wabup Nasir langsung menyoroti antrean panjang kendaraan yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu lalu lintas.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan kolektif di Kabupaten Lembata.
“Tugas pengawasan ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas kita bersama. Kita harus memastikan bahwa distribusi BBM bersubsidi ini transparan, adil, dan sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar berhak,” tegas Wakil Bupati Nasir.
Menanggapi sidak ini, Manajer Operasional SPBU Balauring, Yakobus Aur, menjelaskan bahwa pelayanan solar diatur sesuai stok yang ada, dengan pengisian hanya dua kali seminggu, yaitu pada Rabu dan Sabtu.
Dikatakannya, bahwa kuota solar per bulan adalah 30 ton, dengan jumlah yang tersedia setiap pengisian sekitar 5 ton.
Untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran, SPBU Balauring menerapkan sistem barcode sebagai syarat pengisian.
Setiap kendaraan dibatasi pembeliannya maksimal Rp250 ribu dengan rata-rata penjualan harian mencapai 70 hingga 80 kendaraan.
Sementara itu, untuk non-kendaraan, khususnya para nelayan, alokasi solar diberikan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perikanan. Nelayan kecil mendapat 20 liter, sedangkan nelayan pemilik kapal lampara mendapat 60 liter.
Berdasarkan data yang ada, terdapat 97 nelayan yang terdaftar dalam program ini.
Wabup Nasir menegaskan bahwa sidak ini bukan hanya kegiatan satu hari, melainkan awal dari gerakan penertiban BBM bersubsidi yang akan dilakukan secara berkelanjutan.
Ia juga menyebut bahwa akan ada arahan lebih lanjut dari Perwira Penghubung atau Kapolres Lembata terkait penggunaan BBM subsidi.
”Pemerintah Kabupaten akan menindaklanjuti penggunaan barcode ini untuk memastikan bahwa sistem ini digunakan sesuai dengan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar formalitas,” pungkas Wakil Bupati.
Dengan adanya langkah tegas ini, diharapkan kelangkaan BBM bersubsidi di Lembata bisa segera teratasi, sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan bakar dengan lebih mudah dan tepat waktu. ***(PKL/timred)
