LIDIK NEWS. COM | LEMBATA – Sidang Praperadilan telah diputus oleh Yang Mulia Hakim Tunggal PN Larantuka dengan Nomor Perkara: 1/Pid.Pra/2025/PN.Lrt, menurut kuasa hukum Pemohon Praperadilan, putusan tersebut dapat berdampak pada hilangnya sejumlah jabatan sebagai penyidik dan penyidik pembantu pada Sat Reskrim Polres Flores Timur.
Kuasa Hukum Ama Raya kepada awak media Selasa malam (18/2/2025) mengatakan bahwa penyidik dan penyidik pembantu di Polres Flores Timur yang menangani perkara tersebut bisa dievaluasi oleh pimpinannya, karena kurang profesional dalam penegakan hukum yang berakibat kalah dalam sidang pra peradilan.
“Kalau mereka profesional, kan tidak mungkin hakim mengabulkan permohonan pra peradilan yang kami ajukan, kan jelas dalam amar putusan, hakim menerima permohonan pra peradilan yang kami ajukan, itu jelas dalam amar putusan pra peradilan, tidak ada yang mampu membantah fakta hukum itu”, ungkap Ama Raya.
Sebelumnya, Kepolisian Resort Flores Timur kalah dalam sidang Praperadilan terkait penetapan tersangka, penahanan dan penangkapan terhadap Daniel Geofandi Fernandez yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Hal ini terungkap dalam pembacaan Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Larantuka oleh Yang Mulia Hakim Tunggal, Bagus Sujatmiko, S.H., M.H, Senin (17/2/2025).
Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan Bagus Sujatmiko, S.H.,M.H.,pada pembacaan Amar Putusan mengabulkan Permohonan Praperadilan Daniel Geofandi Fernandez melalui Kuasa Hukumnya dengan pertimbangan hakim bahwa atas perkara penganiayaan yang di sangka kepada diri pemohon telah berdamai.
“Sebelum perkara praperadilan di daftarkan ke pengadilan (Vite. Amar Putusan angka satu)”, Kuasa Hukum Pemohon Advokat Rafael Ama Raya, S.H., M.H.,menyatakan menurut logika hukum yang normal serta merujuk pada putusan Praperadilan tersebut maka tindakan hukum oleh Termohon berupa Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Polres Flores Timur selaku Termohon tidak sah karena batal demi hukum (Vite. Amar Putusan angka 2)”, jelas Ama Raya.
Menurut Pengacara Jebolan Jogjakarta ini, terkait dengan pemberitaan yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Flores Timur tersebut merupakan pernyataan yang sesat hukum, oleh karena selama Persidangan Kasat Reskrim Polres Flores Timur tidak pernah kelihatan di dalam ruang sidang, baik sidang pra peradilan maupun saat pembacaan putusan pra peradilan oleh Yang Mulia Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara pra peradilan tersebut, sehingga tidak tepat bila yang bersangkutan memberikan pernyataan atas apa yang tidak disaksikan secara langsung, karena akan tidak sesuai dengan fakta yang dibacakan Yang Muliah Hakim Tunggal pra peradilan perkara a quo.
Ama Raya menduga, Kasat Reskrim Polres Flores Timur mendapat laporan bohong dari bawahannya, “yah kita menduga Pak Kasat ditipu oleh bawahannya”, kata Raya,
Lanjut Pengacara yang getol membela warga miskin ini, Kapolres Flores Timur dan Kasat Reskrim Polres Flores Timur mestinya membaca terlebih dahulu Pertimbangan hukum dalam Putusan Pra Peradilan tersebut sebelum mengeluarkan pernyataan ke mas media agar tidak menyesatkan publik, “kan jelas dalam pertimbangan hukum pada halaman lima puluh dua paragraf dua, disitu tegas Hakim Praperadilan mempertimbangkan bahwa, Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima, artinya Permohonan Pemohon melalui kuasanya tersebut di Kabulkan Hakim”, tegas Raya.
“Kapolres Flores Timur dan Kasat Reskrim Polres Flores Timur kembali melihat dan membaca Pertimbangan hukum dan Amar Putusan pra peradilan perkara a quo, Jelas Termohon Polres Flores Timur kalah dalam sidang Praperadilan sehingga Hakim memutuskan membebankan biaya perkara kepada Termohon Polres Flores Timur (Vite. Amar Putusan angka 5)”, imbuh Raya.
Lanjut Ama, Jadi tidak benar bila pihak Termohon Polres Flores Timur yang mengupayakan Proses Restorative Justice, Pemohon Daniel Geofandi Fernandez dikeluarkan dari Tahanan tersebut dikarenakan adanya Putusan Pengadilan yang memerintahkan Termohon untuk membebaskan Pemohon dari tahanan (Vite. Amar Putusan angka 4), tutup Raya.
Jika tidak ada praperadilan yang kami ajukan, maka tentu tidak ada perintah Pengadilan kepada Polres Flotim untuk menghentikan perkara dugaan Pelanggaran pasal 351 KUHP dengan tersangka klien kami dan jika tidak ada pra peradilan yang kami ajukan maka sudah tentu klien kami tetap diproses hukum sebagaimana biasanya walau telah berdamai dengan korbannya.
“Putusan Pra Peradilan ini memberikan pelajaran kepada Penyidik Polres Flotim, agar lebih hati-hati dalam menentukan nasib orang, agar Polres Flotim lebih profesional dalam menggunakan tangan Negara dalam penegakan hukum di Lewotanah Flores Timur, jika penyidik makin profesional Institusi Polri tentu makin dicintai Rakyat”, tutup Raya.
