LIDIK NEWS. COM | LEWOLEBA, Prokompimkablembata — Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Pemerintah Kabupaten Lembata mulai menjalankan langkah antisipatif untuk menahan gejolak harga pangan di pasar.
Salah satu strategi yang ditempuh adalah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif hingga ke sembilan kecamatan.
Program ini resmi dilepas di halaman Kantor Bupati Lembata, Senin, 16 Maret 2026, oleh Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq bersama Wakil Bupati H. Muhamad Nasir.
Pemerintah daerah menilai intervensi pasar perlu dilakukan lebih awal untuk meredam potensi lonjakan harga yang biasanya terjadi menjelang perayaan keagamaan.
Melalui GPM, pemerintah menggelontorkan stok pangan dalam jumlah besar langsung ke masyarakat dengan harga di bawah pasar.
Program ini dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai bagian dari strategi stabilisasi pasokan pangan daerah.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Lembata, Mukhtar Hada, dalam laporannya mengungkapkan bahwa intervensi pangan sebenarnya sudah dimulai sejak Februari.
Pada periode tersebut, pemerintah menyalurkan sekitar 20 ton bahan pangan melalui kegiatan GPM.
Intervensi kembali diperkuat pada awal Maret dengan tambahan 25 ton yang didistribusikan ke berbagai kecamatan.
Memasuki pekan ketiga Maret, pemerintah daerah kembali meningkatkan skala distribusi.
Untuk periode 16–21 Maret 2026, sebanyak 30 ton bahan pangan disiapkan untuk menjangkau delapan kecamatan di Lembata.
Pada hari pelepasan program, sekitar 7 ton langsung diberangkatkan menggunakan tiga unit kendaraan distribusi yang melayani wilayah Kecamatan Ile Ape, Ile Ape Timur, dan Wulandoni.
Distribusi pangan murah ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Beberapa wilayah seperti Kecamatan Nubatukan dan Omesuri sempat mengalami penundaan distribusi akibat cuaca buruk pada pekan sebelumnya.
Namun pemerintah daerah memastikan stok untuk wilayah tersebut sudah disiapkan sejak akhir pekan lalu dan akan segera disalurkan dalam dua hari ke depan.
Secara keseluruhan, jika dihitung sejak Februari hingga pertengahan Maret, volume intervensi pangan pemerintah daerah telah mencapai sekitar 75 ton.
Langkah ini menunjukkan upaya serius pemerintah daerah untuk menekan potensi inflasi pangan yang kerap meningkat menjelang momentum keagamaan.
Tak berhenti pada operasi pasar, pemerintah juga menyiapkan skema lanjutan. Setelah program GPM berakhir, bantuan pangan bagi masyarakat akan dilanjutkan selama empat bulan melalui distribusi yang melibatkan Perum Bulog.
Pemda Lembata juga berencana mengaktifkan kembali jaringan kios pangan di setiap kecamatan agar masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih stabil.
Dengan kombinasi operasi pasar, bantuan pangan, dan penguatan jaringan distribusi, pemerintah daerah berharap tekanan harga di pasar lokal dapat dikendalikan.
Bagi Pemkab Lembata, stabilitas pangan bukan sekadar soal pasokan, melainkan juga strategi menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi ekonomi daerah menjelang HBKN. (Prokompimkablembata)
