LIDIK NEWS. COM | LEMBATA – RENCANA pengembangan PLTP 10 MW di Atadei, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, mendapat reaksi warga.
Sekelompok pemuda yang tergabung dalam forum Komunikasi Pemuda Atakore (FKPA), Rabu (11/9/2024), menuntut PLN guna menghadirkan ahli Geologi, Geofisika, Geokima dan Kebencanaan guna memaparkan potensi serta mitigasi bencana di calon lokasi PLTP 10 MW di wilayah Atdei.
Protes warga ditandai dengan memancang spanduk di dua titik di dalam desa Atakore, salah satu Calon lokasi PLTP. Menurut Forum, pemancangan spanduk itu atas ijin Pemerintah Desa dan BPBD setempat.
Spanduk itu bertuliskan “Warga Atakore Tercinta, Tentukan Pilihan mu” Atakore yang indah dan nyaman sekarang dan selamanya atau? Atakore dibangun di atas puing-puing kerusakan dan ketidaknyamanan di tempat lain saat ini atau diwaktu mendatang.
Ada pula spanduk bertulisan Stop Kegiatan PLTP, Stop Tipu-tipu, stop janji janji palsu, Stop Propaganda.
Andreas B. Lejab, Ketua Forum Komunikasi Pemuda Atakore (FKPA) kepada pers, Rabu (11/9/2024) mengatakan, aksi tersebut dipicu langkah pihak PLN bersama BPN dan Dinas Pertanian Kabupaten Lembata melanjutkan tahapan pengembangan PLTP Atadei dengan mengidentifikasi Kepemilikan Lahan dan Inventarisasi tegakan di Lokasi.
Forum ini menilai, pihak PLN mengabaikan tahapan sosialisasi Geologi, Geofisika, Geokima dan Kebencanaan yang menjadi pertanyaan masyarakat Atakore saat sisialisasi bersama ahli dan praktisi geothermal.
Selain itu, pihak PLN juga belum menindaklanjuti kesepakatan forum seminar adat Ahar Tu yang mengharuskan komunitas budaya Ahar Tu dengan seluruh pemangku adat untuk berembuk kemudian memutuskan proyek geothernal itu selaras dengan kehendak Leluhur.
“Perintah penjabat bupati:
Desa mendatakan, jika belum ada sertifikat ada lahan blm disertifikasi, diserahkan ke desa dan penjabat Bupati. Yang terjadi PLN sendiri turun dan mendata. Kemudian ada rekomendasi dalam seminar budaya bahwa Pemangku masayarakat adat Ahar Tu, duduk untuk membicarakan bersama.
“Kami juga berpijak pada permintaan Penjabat Bupati Lembata, Paskalis Ola Tapobali bahwa PLN harus menyediakan ruang dan waktu kepada ahli Geologi, Geofisika, Geokima dan Kebencanaan, agar warga dapat menerima atau menolak PLTP Atadei ini dengan sadar. Tentang rembuk tokoh budaya Ahar Tu, memang saat ini pemangku adat suku Puhun masih ada di Alor. Kami tidak ada informasi rembuk tokoh adat, kami kaget sudah ada kegiatan identifikasi Kepemilikan Lahan dan Inventarisasi tegakan,” ujar Andreas Lejab.
Aksi warga didahului diskusi bersama Kepala desa dan BPD.
“Kepala desa bilang, karena ia berada dalam struktur pemerintahan, pihaknya mengikuti arahan ketua Pokja, padahal Penjabat Bupati perintahkan lain,” ujar Andreas.
Terpisah, warga Atadei, Bas Tolok, menyeruhkan warga Atadei mestinya mendukung upaya pemerintah pusat memajukan Kabupaten dengan yang masih tergolong tertinggal ini.
“Lembata harus punya Daya Saing” Agar punya nilai jual. Apa potensi kita??(SDM DAN SDA). Fokus pada kemampuan dan ketersediaan sumber daya Alam kita. Tentu Lwmbata punya. Tinggal bagaimana pengelolaannya.
Mantan Pengacara itu menyebut, banyak luka lama yang perlu segera disembuhkan mulai dari sistemnya, sampai pada kesadaran bersama untuk satu kepentingan. Kita punya apa? Ya mari kita kelola dengan tetap berpegang pada kepantasan dan kearifan yang ada.
Direktorat Vulkanologi Lakukan Ivestigasi Geologi, Geokimia dan Geofisika tahun 2000
Pihak PLN UIP Nusa Tenggara di lain pihak menyebutkan, Potensi panas bumi Atadei telah diinvestigasi melalui penyelidikan terpadu (geologi, geokimia dan geofisika) sejak sekitar tahun 2000 oleh Direktorat Vulkanologi, dan telah dilakukan pula pengeboran 2 (dua) sumur landaian suhu (ATD-1 dan ATD-2) dan 2 (dua) sumur eksplorasi (AT-1 dan AT-2).
Pada tahun 2018-2019, PLN melakukan survei geologi, geokimia, geofisika tambahan untuk melengkapi data geosains yang sudah tersedia.
Selain itu, pada akhir tahun 2020-2021 dilakukan survei pengukuran Temperatur dan Sampling Gas Kepala Sumur AT-1 dan AT-2 bekerja sama dengan LEMIGAS.
Pada tahun 2022-2023, PLN mulai melengkapi perizinan dan UKL-UPL Eksplorasi termasuk penyelesaian desain jalan akses dan infrastruktur pemboran. ***
