LIDIK NEWS.COM | LEWOLEBA — Sebanyak 255 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat kepastian untuk tetap bekerja setelah masa perjanjian kerja selama satu tahun berakhir.
Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq memastikan pemerintah daerah akan memperpanjang masa kerja para PPPK Paruh Waktu tersebut selama satu tahun, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan pelanggaran disiplin.
Kepastian itu disampaikan Bupati Kanisius saat bertemu dengan 255 PPPK Paruh Waktu di Ruang Rapat Bupati Lembata, Kamis (24/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati H. Muhamad Nasir untuk mempertahankan tenaga PPPK Paruh Waktu yang masih dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Sebagai pemimpin daerah, saya pastikan kalian tetap bekerja,” kata Bupati Lembata.
Bupati Kaji Peluang TPP
Selain memberikan kepastian mengenai keberlanjutan masa kerja, Bupati Kanisius juga membuka peluang bagi PPPK Paruh Waktu untuk memperoleh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Namun, pemberian TPP tersebut masih harus melalui kajian terhadap ketentuan hukum dan kemampuan keuangan daerah.
Bupati meminta Asisten III Bidang Administrasi Umum Yohanes Berchmans Daniel Dai bersama Kepala BKPSDM Lembata Said Kopong melakukan telaah mengenai kemungkinan pemberian TPP bagi PPPK Paruh Waktu.
“Saya ingin setiap tenaga yang bekerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata bisa menikmati TPP secara bersama-sama, tidak ada yang terlupakan,” ujarnya.
Menurut Bupati, apabila kebijakan tersebut memungkinkan untuk diterapkan sesuai regulasi, dirinya meminta para PPPK Paruh Waktu membalas kepercayaan pemerintah daerah melalui loyalitas, kedisiplinan dan peningkatan kinerja.
Para tenaga PPPK juga diminta bekerja secara tulus, profesional serta memahami arah pembangunan yang sedang dijalankan Pemerintah Kabupaten Lembata.
Fokus Pembangunan Bukan Sekadar Bangunan Fisik
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kanisius menjelaskan arah pembangunan pemerintah daerah bersama Wakil Bupati Muhamad Nasir.
Ia mengatakan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari banyaknya pembangunan fisik atau monumen yang terlihat di tengah masyarakat.
Pemerintah daerah, kata dia, ingin menjadikan peningkatan ekonomi masyarakat sebagai salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan.
Fokus tersebut diarahkan pada sektor nelayan, tani dan ternak.
Peningkatan produksi pertanian dan peternakan, ketersediaan pupuk dan benih, perluasan lahan pertanian, hingga dukungan terhadap sarana produksi nelayan menjadi bagian dari agenda pembangunan yang ditekankan pemerintah.
“Monumen yang dimaksud itu adalah produksi jagung naik, ayam naik, kita mau swasembada daging, luas lahan meningkat, pendapatan ekonomi naik,” kata Bupati Kanis.
Karena itu, Bupati meminta para PPPK Paruh Waktu tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memahami program pemerintah sehingga dapat membantu menjelaskan kebijakan pembangunan kepada masyarakat.
Minta Aparatur Terbuka Sampaikan Kinerja Pemerintah
Bupati juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai program dan kegiatan pemerintah daerah.
Menurutnya, setiap perangkat daerah harus mampu menyampaikan kepada masyarakat berbagai kegiatan dan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan.
“Setiap kegiatan itu harus diberitakan agar masyarakat tahu bahwa pemerintah sedang bekerja,” ujarnya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi penekanan agar aparatur pemerintah memiliki komunikasi publik yang baik dan mampu menjembatani informasi antara pemerintah dengan masyarakat.
BBM Masih Jadi Perhatian
Dalam pertemuan itu, Bupati Kanisius turut menyinggung persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Lembata yang hingga kini masih menghadapi sejumlah kendala.
Menurutnya, persoalan distribusi BBM tidak hanya berkaitan dengan tingkat daerah, tetapi juga dipengaruhi kondisi di sektor hulu.
Ia menyebut transportasi BBM yang masih menggunakan kapal kayu dengan kapasitas sekitar lima ton menjadi salah satu kendala. Selain itu, Jober yang belum berfungsi serta SPBU di Desa Merdeka yang belum beroperasi juga menjadi bagian dari persoalan distribusi yang sedang dibenahi.
Pemerintah daerah, kata Kanisius, terus mengupayakan perbaikan sistem distribusi, termasuk memperjuangkan agar pengangkutan BBM dapat menggunakan kapal besi.
Bupati juga meminta para PPPK turut memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan penjualan BBM yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Keterbatasan Fiskal Bukan Alasan Turunkan Pelayanan
Di sisi lain, Bupati Kanisius mengakui bahwa keterbatasan fiskal masih menjadi salah satu tantangan Pemerintah Kabupaten Lembata dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi aparatur pemerintah untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia meminta seluruh PPPK Paruh Waktu memperdalam pemahaman terhadap visi dan misi pemerintah daerah serta menunjukkan kinerja yang dapat dirasakan masyarakat.
“Perdalam pemahaman tentang visi dan misi pemerintah daerah. Bekerjalah dengan baik, bekerja dengan rajin, dan tunjukkan kinerja kalian,” pesan Bupati Lembata.
Dengan kepastian perpanjangan masa kerja tersebut, 255 PPPK Paruh Waktu di Lembata kini mendapat kepastian untuk melanjutkan pengabdian, sementara peluang pemberian TPP masih menunggu hasil kajian regulasi dan kemampuan keuangan daerah.
Sumber : Prokopimkablembata
Editor : Roy Wahar
