LIDIK NEWS. COM | LEMBATA, NTT – 12 Januari 2026, Pemerintah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, mendorong pengembangan agroforestri Malapari (Pongamia pinnata) sebagai model nasional yang mampu mendukung agenda energi, pangan, dan karbon secara simultan, tanpa menimbulkan konflik pemanfaatan lahan pangan.
Pendekatan ini dinilai relevan untuk mendukung peningkatan bauran biodiesel nasional menuju B50, penguatan ketahanan pangan dan gizi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca dalam NDC, khususnya melalui pendekatan nature-based solutions (NbS) dan pengembangan pasar karbon nasional.
Hal tersebut disampaikan dalam forum koordinasi lintas kementerian di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Senin 12 Januari 2026, bersamaan dengan pemaparan Program Penanaman 1 Juta Malapari di Lembata sebagai model pembangunan lanskap inklusif berbasis komunitas.
Program ini dirancang dengan menempatkan koperasi dan BUMDes sebagai penggerak utama, mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, hingga pengelolaan nilai tambah ekonomi.
“Indonesia menghadapi tantangan besar untuk memperkuat transisi energi sekaligus menjaga ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Jika tidak dirancang secara terpadu, agenda-agenda ini berpotensi menimbulkan konflik pangan–energi. Agroforestri Malapari menawarkan pendekatan lanskap yang memungkinkan energi, pangan, dan iklim berjalan saling menguatkan,” ujar Petrus Kanisius Tuaq, Bupati Lembata.
Berbeda dengan pendekatan bioenergi berbasis monokultur, Malapari merupakan tanaman energi non-pangan yang adaptif di lahan kering, pesisir, dan area terdegradasi, serta dapat dikembangkan berdampingan dengan tanaman pangan dalam satu sistem agroforestri.
Pola ini memungkinkan konsep “energi di atas, pangan di bawah”, dimana produksi energi dan pangan berlangsung secara paralel dalam satu bentang lahan tanpa saling meniadakan.
Dari sisi iklim dan pembiayaan, agroforestri Malapari juga memiliki keunggulan strategis. Hingga saat ini, Malapari merupakan salah satu spesies energi non-pangan yang telah memiliki preseden pengembangan kredit karbon terverifikasi melalui proyek agroforestri di tingkat internasional.
Preseden ini menjadi pembeda penting dibandingkan tanaman energi kehutanan lain yang secara ekologis menjanjikan, namun belum memiliki bukti implementasi karbon yang diakui oleh pasar.
“Dalam konteks pembiayaan iklim, preseden karbon yang kredibel sangat penting. Program Malapari di Lembata sejak awal dirancang agar selaras dengan prinsip pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV), tanpa klaim berlebihan,” tambah Bupati Lembata.
Selain kontribusinya terhadap energi dan iklim, agroforestri Malapari menghasilkan multi-nilai ekonomi melalui pengembangan produk turunan seperti pakan, pupuk, arang aktif, serta produk rumah tangga berbasis bioekonomi.
Model ini bersifat padat karya, berbiaya tanam relatif rendah, dan dinilai efektif untuk memperkuat ekonomi desa, koperasi, dan BUMDes, sekaligus mendukung agenda rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).
Pemerintah Kabupaten Lembata menegaskan bahwa Program Penanaman 1 Juta Malapari tidak diposisikan sebagai proyek daerah semata, melainkan sebagai model nasional yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakter lahan serupa.
Melalui pendekatan lanskap yang inklusif dan berkelanjutan ini, target energi, pangan, dan iklim diharapkan dapat dicapai secara simultan dan berkeadilan.
Hadir pada kesempatan itu para Dirjen, Deputi, Direktur Utama dan Staf Ahli lintas kementrian: Kemenko Perekonomian, Kementrian Keuangan, Kementrian Perindustrian, Kementrian ESDM, Kementrian Pertanian, Kementrian Kehutanan, Kementrian Lingkugan Hidup/BPLH, Kementrian Koperasi, dan Badan Perceptan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Lembata didampingi oleh Prof. Budi Leksono (Ahli Malapari, BRIN), Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy (Ahli Ekonomi Hijau, Universitas Kristen Indonesia), drh. Mathias A.K. Beyeng (Kepala Bapelitbangda Lembata), serta Alexander Benedictus Bala Tifaona, M.M. (Lembata Climate Lab, Yayasan Anton Enga Tifaona).***(tim/red)
