LIDIK NEWS. COM | LEMBATA – Menyikapi anggaran bencana di Kabupaten Flores Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak transparansi dan jujur pasalnya anggaran tersebut adalah keuangan Negara yang wajib di ketahui oleh publik Flores Timur. Aparat Penegak Hukum (APH) akan berencana melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur.
Hal ini ditegaskan Oleh Bung Sila Pegiat LSM serta Relawan yang terlibat langsung dalam bencana Erupsi Lewotobi Laki-laki yang berada di Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur, NTT, Senin 29 Januari 2024.
Menurut Bung Sila, ada dua asumsi, pertama, Saya menduga materi permintaan yang diajukan pihak-pihak terkait. (OPD) sebagai syarat formil pencairan dana operasional Rp.400 juta itu, penuh dengan trik atau rekayasa karena diajukan tanpa Assesment Need (Analisa kebutuhan ) sesuai SOP BNPB.
Yang kedua, saya menduga pihak-pihak tertentu, membiarkan bantuan masyarakat umum sebanyak-banyaknya, kemudian data bantuan dari publik itu dikondisikan sebagai Bon pihak ketiga.
Sehingga ketika dana operasioal bencana itu dicairkan maka Nota-nota klaim BON akan bersilewaran, itu yang akan terjadi nantinya. Kenapa,
agar semua tercover dalam dana Rp. 400 juta. Maka tidak salah Harga bakso di kwintasi klaim bon bisa tembus Rp 25 Juta, kasus Covid jilid dua pasti akan terulang lagi.
Sehingga solusi untuk meminimalisir dugaan rekaya klain BON adalah verifikasi Klaim BON dengan melibatkan pihak kejaksaan.
Begitulah Staf OPD yang bekerja lembur siang dan malam di Posko lapangan, baik di Desa Konga maupun di Desa Boru, agar sebelum data logistik bantuan publik diserahkan ke pihak atasan. Sebaiknya di scanner untuk menjadi dokumen pribadi, ,agar suatu saat jika ada muncul kasus klaim BON yang bermasalah Staf OPD tidak menjadi bola pimpong permainan tingkat elit.
“Kasihan, mereka bekerja sampai lupa keluarga hanya demi kemanusian dan menutup muka pembesar Pemda FLotim, akhirnya akan menjadi korban, semoga ini tidak terjadi, ” tandas Bung Sila.
Sementara itu Kalak BPBD Kabupaten Flores Timur, Mat Duli, saat di datangi Awak media Senin lalu, justru enggan bicara dan memberikan keterangan dan memerintahkan staf BPBD untuk di sampaikan kepada awak media dengan berkomunikasi kepada Kadis Kominfo.
Secara terpisah, dalam penelusuran awak media saat ditemui di ruang kerjanya, Hery Lamawuran, Kadis Kominfo menyampaikan, kalau bicara soal data dengan saya, tetapi kalau soal anggaran itu harus dengan BPBD,”jelas Hery Lamawuran, Kadis Kominfo Kabupaten Flores Timur. (*RS)
