LINDIK NEWS. COM | LEWOLEBA — Pemerintah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), memperkuat strategi penanggulangan AIDS, Tuberkulosis (TBC), Malaria, dan berbagai penyakit menular lainnya dengan mendorong sinkronisasi antara data, perencanaan, dan penganggaran.
Penguatan strategi tersebut dibahas dalam Lokakarya Analisis Data Realisasi Versus Data Anggaran Program AIDS, TBC, dan Malaria (ATM) yang diselenggarakan Bappelitbangda Kabupaten Lembata di Aula Hotel Olympic Lewoleba, Rabu, 2 September 2026.
Lokakarya tersebut diikuti sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait, antara lain Dinas Kesehatan, BKAD, Bagian Hukum Setdakab Lembata, Dinas PMD, serta Dinas Kominfo Lembata.
Kegiatan juga menghadirkan narasumber dari Tim RSSH (Resilient & Sustainable System for Health) Adinkes Provinsi NTT, dr. Ignatius Henyo Kerong. Sejumlah unsur lintas sektor turut dilibatkan, termasuk Ketua TP PKK Kabupaten Lembata, Ny. Ursula Surat Bayo.
Ketua Panitia Pelaksana, Yohanes Bosco S. Bataona, mengatakan lokakarya tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perencanaan dan penganggaran program penanggulangan penyakit menular di Kabupaten Lembata.
Menurutnya, salah satu fokus pembahasan adalah menelaah data realisasi program dan anggaran periode 2023–2025 yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2026.
Dengan dukungan hibah The Global Fund melalui skema RSSH, lokakarya diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu diterjemahkan menjadi program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
DPRD Dorong Data yang Kredibel
Dukungan terhadap penguatan kebijakan penanggulangan penyakit menular juga datang dari DPRD Kabupaten Lembata.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Fransiskus Xaverius B. N, menegaskan pentingnya rekomendasi berbasis data konkret dan valid sebagai rujukan dalam proses perencanaan pembangunan maupun pembahasan anggaran daerah.
Ia mengingatkan agar proses pengumpulan data maupun survei dilakukan secara selektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemaparan data kita musti lebih selektif, lebih hati-hati terutama dalam penggalian data atau survei harus kredibel, dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Ciku Namang.
Ia juga menyinggung keberadaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Lembata yang perlu dibenahi sesuai rekomendasi DPRD, termasuk terkait struktur dan personel di dalamnya.
Bupati: Penanggulangan Penyakit Bukan Hanya Tugas Dinas Kesehatan
Sementara itu, Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, Yohanes Berchmans Daniel Dai, menegaskan bahwa penanggulangan AIDS, TBC, dan Malaria tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan.
Menurut Bupati, persoalan penyakit menular memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek pembangunan sehingga membutuhkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor.
“Data harus menjadi dasar dalam mengambil kebijakan. Perencanaan yang baik harus diterjemahkan dalam penganggaran yang tepat, sehingga setiap sumber daya yang tersedia dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Bupati Kanis Tuaq juga meminta setiap perangkat daerah memastikan program dan anggaran disusun secara efisien, terukur, dan tepat sasaran.
Lokakarya tersebut pada akhirnya menegaskan satu pesan penting: data yang akurat harus berjalan seiring dengan perencanaan dan penganggaran yang tepat.
Sinkronisasi ketiganya dinilai menjadi kunci agar berbagai program penanggulangan AIDS, TBC, Malaria, serta penyakit menular lainnya tidak berhenti pada perencanaan, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Lembata.
Sumber : Prokopimkablembata
Editor : Roy Wahar
