LIDIK NEWS.COM | LEWOLEBA — Anggota DPR RI, Ahmad Yohan, menekankan pentingnya konsolidasi organisasi, penyusunan program kerja yang menyentuh kebutuhan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pembangunan di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Ahmad Yohan, penguatan struktur partai hingga tingkat kecamatan harus diikuti dengan kerja nyata melalui program-program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Konsolidasi organisasi tidak boleh berhenti pada pembentukan kepengurusan, tetapi perlu menjadi landasan untuk merumuskan langkah konkret dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan daerah.
Ia menyampaikan bahwa setelah pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN oleh Ketua Umum, jajaran pengurus didorong turun ke kabupaten-kabupaten untuk melaksanakan rapat kerja sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi.
Ahmad Yohan menjelaskan, pembentukan kepengurusan PAN hingga tingkat kecamatan di NTT telah dilakukan. Tahap berikutnya adalah menggelar rapat kerja guna membahas dan menetapkan program-program yang akan dijalankan pada tahun mendatang.
Program tersebut, menurutnya, perlu diarahkan pada kebutuhan masyarakat agar keberadaan partai politik dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Konsolidasi Harus Berujung pada Program Nyata. Ahmad Yohan menegaskan, rapat kerja menjadi momentum penting untuk menyelaraskan gagasan dan menentukan prioritas program yang relevan dengan kondisi masyarakat di NTT.
Ia menilai, tantangan pembangunan di daerah masih membutuhkan perhatian serius. Karena itu, seluruh elemen harus membangun kesamaan pandangan dan memperkuat kerja sama untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus menyadari bahwa daerah kita masih menghadapi berbagai ketertinggalan. Menurut saya, hanya dengan kebersamaan, baik dalam gagasan, ide, maupun program, kita berharap dapat memperbaiki kehidupan masyarakat pada tahun-tahun mendatang,” demikian pesan yang disampaikan dalam pernyataannya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa konsolidasi organisasi perlu berjalan seiring dengan agenda pembangunan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
Dengan demikian, program kerja yang dirumuskan tidak hanya menjadi agenda internal partai, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap upaya penyelesaian berbagai persoalan sosial dan ekonomi di daerah.
Bupati Diminta Bangun Kolaborasi Tanpa Sekat Politik. Selain menyoroti konsolidasi partai, Ahmad Yohan juga menekankan pentingnya komunikasi dan kemitraan antara kepala daerah dengan berbagai pemangku kepentingan.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Karena itu, kepala daerah tidak seharusnya membatasi komunikasi dan kerja sama hanya dengan kelompok atau partai politik tertentu.
Ahmad Yohan mengimbau seluruh bupati di NTT, baik yang berasal dari PAN maupun partai politik lain, untuk membangun kolaborasi dengan berbagai elemen demi kepentingan masyarakat.
Menurutnya, perbedaan latar belakang politik tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk menjalin kemitraan dan menyatukan langkah dalam pelaksanaan pembangunan.
Pendekatan kolaboratif tersebut dinilai penting agar gagasan, sumber daya, dan program dari berbagai pihak dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.
Tantangan Pembangunan Membutuhkan Kebersamaan. NTT masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang memerlukan perhatian dan kerja bersama, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga penguatan pelayanan publik dan pengembangan ekonomi daerah.
Dalam konteks tersebut, komunikasi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, partai politik, serta unsur masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kesepahaman mengenai prioritas pembangunan.
Ahmad Yohan menekankan bahwa kebersamaan dalam merumuskan gagasan dan menjalankan program merupakan salah satu pendekatan yang perlu diperkuat untuk mendorong kemajuan daerah.
Konsolidasi PAN di NTT pun diharapkan tidak hanya memperkuat struktur organisasi, tetapi juga menghasilkan program kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran penting dari pelaksanaan program kerja adalah sejauh mana program tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, penyusunan agenda kerja ke depan perlu mempertimbangkan persoalan yang dihadapi warga serta membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Dengan komunikasi yang terbuka dan kemitraan yang inklusif, upaya pembangunan di NTT diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.***(oi)
