Lidik News.Com | Lewoleba -Forum Kawal Lewotanah Ohe Kolontobo atau (selanjutnya :FOKAL OK), Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata mendatangi Inspektorat, Kepolisian Resort dan Kejaksaaan Negeri Kabupaten Lembata menyampaikan pengaduan terkait dugaan macetnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kolontobo, Senin (01/02/2021). Pengaduan ini secara tertulis dalam sebuah kronologi dugaan macetnya BUMDes dan telah diterima oleh masing-masing pihak.
FOKAL OK pada kesempatan itu mendatangi ketiga lembaga tersebut yakni Kejaksaaan Negeri, Kepolisian Resort dan Inspektorat Kabupaten Lembata yang saling berkoordinasi dalam sebuah lembaga yang disebut Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
FOKAL OK menyampaikan sejumlah dugaan terkait pengelolaan simpan pinjam oleh BUMDes Kolontobo yang dibentuk tahun 2015, tetapi hingga saat ini macet total.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh media ini kepada pengurus FOKAL OK, disampaikan bahwa BUMDes sejak berdiri hingga saat ini, tidak melakukan Laporan Pertanggungjawaban Kolontobo diduga tidak memiliki legalitas sesuai aturan hukum.
“BUMDes (Kolontobo) ini berdasarkan laporan masyarakat ada sejak tahun 2014 atau 2015. Jadi, kita hitung sudah 6 sampai 7 tahun tapi tidak ada laporan pertanggungjawaban sehingga masyarakat mulai merasa ada kerugian di sisi mereka. Tiada laporan hingga hari ini apalagi menyembunyikan dokumen-dokumen berharga. Pernyataan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang lama (periode 2014-2019) dan yang baru (periode 2019-2023) sama, bahwa tidak pernah mendapatkan dokumen AD/ART ataupun Akta Notaris sebagaimana mestinya”, terang Ketua FOKAL OK, Lambertus Nuho.
Lamber panggilan Ketua FOKAL OK menjelaskan BUMDes Kolontobo pada tahun 2014 mendapat suport dana dari dana hibah anggur merah sebesar Rp. 300.000.000, 00 dan penyertaan modal Dana Desa sebesar Rp.153.800.000,00.
“Kami klarifikasi dengan Penjabat Kepala Desa yang sekarang, kami mendapatkan keterangan lisan juga bahwa dana anggur merah itu 300 juta, tetapi dipergunakan 50 juta diambil untuk pembangunan rumah lopo di Pantai Ohe. Sedangkan untuk penyertaan modal dari dana desa itu berjumlah 153.800.000”, beber Lambertus.
Mewakili Forum tersebut, Lambertus menyampaikan harapannya agar APIP menindaklanjuti pengaduan tersebut berdasarkan berdasarkan dugaan yang ditemukan oleh FOKAL OK.
“APIP segera menindaklanjuti temuan-temuan yang kami masukan itu. Sedikitnya sudah ada alat bukti, tinggal mereka (APIP) turun ke lapangan, kalau bisa melakukan penyelidikan sehingga ditemukan kepastian hukum untuk rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat”, tutup Lambertus.
Marius Dawa, salah satu warga Kolontobo yang pernah sebagai nasabah BUMDes Kolontobo kepada media ini menerangkan dugaan penyalahgunaan wewenangan atau jabatan oleh Pengelolah BUMDes Kolontobo.
“Ketua BUMDes ini meminjam seratus jutaan dan masyarakat juga tahu bahwa selama ini tidak ada laporan lalu PAD dari BUMDes tidak ada. Pendapatannya tidak pernah dilaporkan. Ini yang menjadi dugaan kuat penyalahgunaan kewenangan dan jabatan”, Tutur Marius.
Inisiator Forum Kawal Lewotanah Ohe Kolontobo, Kornelis Kedaman menerangkan bahwa dugaan awal hingga pengaduan ini tersampaikan karena diduga kuat adanya rangkap jabatan oleh aparat pemerintah desa merangkap pengurus BUMDes, dan dugaan pembiaran oleh Kepala Desa Kolontobo periode 2014-2019 selaku penanggungjawab umum terhadap macetnya pengelolaan BUMDes.
“diduga ada aparat desa yakni Bendehara Desa merangkap sebagai Bendehara BUMDes. Lalu, Kepala Desa saat itu Philipus Payong Lamatapo sebagai penanggungjawab umum yang telah mengangkat Ketua BUMDes tidak bertanggungjawab terhadap macetnya BUMDes. Hal ini terlihat dalam LPPD 2018 dan 2019, BUMDes tidak memberi PADes. Nol rupiah. Namun, seakan dibiarkan saja oleh Kepala Desa”, beber pria yang akrab disapa Netal.
Menanggapi pengaduan FOKAL OK, dari pihak Kejaksaaan Negeri Lembata, staf pidana khusus (pidsus) Hana Anggriayu yang menerima kedatangan perwakilan forum berjanji pihaknya akan menindaklanjuti dugaan-dugaan tersebut.
“terkait laporan Bapak, kami buat telaahannya terlebih dahulu. Kalau memang terbukti berdasarkan aduan ini dengan bukti-bukti yang cukup, apakah kami dapat menindaklanjuti” ucap Hana.
Sementara itu, sekretaris Inspektorat Kabupaten Lembata, Lukman Suksin ditemui dalam ruangannya menerima pengaduan forum mengatakan dari inspektorat secara kelembagaan, Inspektur akan menunjuk tim khusus untuk proses ini.
“tim khusus yang ditunjuk oleh Pak Inspektur untuk melaksanakan proses ini. Mereka akan mengkaji lalu memungkinkan akan dilakukan audit berdasarkan laporan masyarakat”, ujar Lukman.
Senada dengan Kajari dan Inspektorat Kabupaten Lembata, Polres Lembata yang diwakili oleh Kanit Tipikor Polres Lembata, Bripka Viktor Lay menyampaikan sikap pihaknya terhadap pengaduan ini.
“Kita tentu akan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat kepada kami. Dalam perjalanan pasti kami selalu berkoordinasi dengan pihak APIP dalam hal ini Inspektorat Kabupaten terkait dengan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan bukti maupun pemeriksaan-pemeriksaan lain yang pernah dilakukan Inspektorat”, ujar Viktor.
Pihaknya yang membidangi tindak pidana korupsi (Tipikor), menurut Viktor akan melakukan penyelidikan atau pulbaket untuk mencari dokumen terkait laporan dari desa Kolontobo untuk membuktikan pengaduan ini terutama melakukan penyelidikan terkait penggunaan dana desa.
“mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa turun untuk melakukan penyelidikan dengan berkoordinasi dengan Inspektorat”, Pungkas Viktor.
Sumber : FOKAL OK
