LIDIK NEWS. COM | LEMBATA – Kerja Cepat Satuan Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polres Lembata berhasil menggagalkan aksi pengeboman ikan ilegal di perairan Wulandoni, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Jumat 11 Agustus 2023.
Kapolres Lembata, AKBP Vivick Tjangkung menjelaskan kejadian bermula dari laporan masyarakat bahwa di perairan sekitar Wulandoni sedang terjadi aktivitas pengeboman ikan oleh beberapa nelayan.
Mendapatkan laporan itu, dengan sigap, Kasat Polairud Polres Lembata bersama anggota dan anggota TNI Angkatan Laut Lewoleba menggunakan kapal KP. RIB langsung melakukan penyisiran menuju ke lokasi.
Meskipun terganggu oleh cuaca buruk, tim berhasil menemukan kapal nelayan yang mencurigakan di perairan Dusun Tirer.
Setelah menemukan kapal tersebut, tim melakukan penggeledahan dan pemeriksaan sesuai SOP. Dalam proses ini, ditemukan sejumlah ikan hasil pengeboman serta mesin kompresor yang digunakan untuk menangkap ikan. Kapal, mesin, serta empat orang awaknya diamankan untuk dimintai keterangan di Mapolres Lembata.
Melalui pendalaman dan pemeriksaan, polisi mengidentifikasi empat nelayan tersebut berinisial SM, AM, KR dan MF, yang berasal dari Pulau Solor, Lamakera, Kabupaten Flores Timur.
“Mereka mengaku telah menggunakan bahan peledak yang dirakit sendiri untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Wulandoni,” ujarnya.
Dalam penangkapan itu, polisi berhasil mengamankan barang bukti satu unit perahu warna putih biru mesin 24 PK, satu unit kompresor merk GAT ukuran 1 PK, dua roll selang kompresor, satu unit teropong, dua darko (alat untuk menghisap angin kompresor, empat masker selam, dua boks berisi ikan kombong, satu boks berisi ikan dasar, satu senter warna kuning, dua pemantik, satu kotak korek api, dua sarung masker selam dan satu tas ransel.
Ia mengimbau masyarakat untuk melaporkan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal dan berjanji untuk terus memantau perairan Kabupaten Lembata guna mencegah aktivitas serupa di masa mendatang.
Para pelaku dijerat Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp 1,2 miliar. *(red)
