LIDIK NEWS. COM | JAKARTA – PENGACARA kondang Jakarta yang juga saat ini menjadi kuasa hukum Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara soal Rencana pembelian lima unit mobil Fortuner untuk pejabat Kabupaten Flores Timur (Flotim) yang telah memicu perdebatan bagi masyarakat Flores Timur.
Putera asal kota Pancasila Kabupaten Ende inimendesak Kejaksaan Negeri Larantuka segera mengkaji kebijakan tersebut, seraya mengingatkan pesan Presiden Prabowo untuk menghemat anggaran negara, terutama di tengah penderitaan rakyat.
“Saat ini Presiden Prabowo Subianto tegas meminta semua pejabat, dari pusat hingga daerah, untuk membersihkan diri dari korupsi dan manipulasi uang rakyat. Apalagi jika itu digunakan untuk memperkaya diri sendiri, seperti yang diduga terjadi di Flotim,” ujar Erles, penasihat hukum asal Kota Ende yang dikenal sebagai Laskar Gerugiwa, Selasa (31/12/2024).
Kritik atas Pemborosan Anggaran, Ia (Erles) menyoroti bahwa pembelian kendaraan dinas mewah di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk adalah bentuk kebijakan yang tidak peka.
Dirinya mengingatkan bahwa saat ini masyarakat Flotim menghadapi berbagai bencana, seperti erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki dan kebakaran besar di Adonara yang menghanguskan 54 rumah warga.
“Pemda Flotim seharusnya fokus pada mitigasi bencana dan pemulihan ekonomi, bukan menghamburkan uang rakyat untuk mobil mewah. Ini menunjukkan lemahnya tata kelola keuangan daerah,” tegas Erles.
Menurutnya, Desakan Kepada Kejaksaan Negeri Larantuka Kabupaten Flores Timur segera menyelidiki indikasi pelanggaran hukum dalam pembelian mobil tersebut.
“Jika ditemukan penyimpangan anggaran, pihak kejaksaan harus memproses pejabat yang bertanggung jawab. Tidak boleh ada kompromi atas penyalahgunaan uang rakyat,” tambahnya.
Tak hanya itu, Erles juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo bahwa pejabat negara harus menjaga kepercayaan rakyat dan menggunakan anggaran secara bijak. “Hemat uang negara, bukan hambur duit di atas penderitaan rakyat. Ini adalah prinsip yang harus dipegang oleh seluruh pejabat,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat yang tengah berjuang menghadapi berbagai kesulitan.
Pemerintah daerah diharapkan segera memberikan klarifikasi transparan dan memastikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan mendesak masyarakat.***
