LIDIK NEWS. COM | LEWOLEBA, LEMBATA — Kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai menjadi perhatian serius di tengah menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut dinilai tidak terlepas dari terganggunya akses transportasi laut yang menjadi jalur utama keluar-masuk barang dari dan menuju Kabupaten Lembata.
Salah satu persoalan yang paling disoroti adalah lumpuhnya aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Feri Waijarang, Desa Waijarang, Kabupaten Lembata, setelah fasilitas dolphin pelabuhan mengalami kerusakan. Kondisi ini membuat salah satu akses penting masyarakat dalam mobilitas orang maupun distribusi barang tidak dapat berfungsi secara normal.
Bagi masyarakat Lembata, Pelabuhan Waijarang bukan sekadar fasilitas transportasi, tetapi menjadi salah satu denyut nadi perekonomian daerah. Kelancaran penyeberangan sangat menentukan distribusi barang, pergerakan kendaraan ekspedisi, hingga kestabilan harga kebutuhan masyarakat.
Ketika jalur tersebut terganggu, biaya distribusi ikut meningkat. Kondisi itu kemudian berpotensi diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang.
Di sisi lain, wilayah Maumere, Kabupaten Sikka, dan Kota Kupang selama ini menjadi salah satu tumpuan utama perdagangan serta pasokan logistik bagi wilayah NTT. Akses terhadap dua pusat perdagangan tersebut sangat penting bagi masyarakat dan pelaku usaha di Lembata untuk memperoleh barang dengan harga yang lebih kompetitif.
Jika akses transportasi laut dari Lembata menuju pusat-pusat perdagangan tersebut terus mengalami hambatan, masyarakat dikhawatirkan harus menanggung beban ekonomi yang semakin berat.
Harga barang yang meningkat di tengah daya beli masyarakat yang menurun menjadi persoalan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Ketua Aliansi Ekspedisi Lembata, Pedro Lerek, mengatakan persoalan tersebut tidak hanya berdampak terhadap masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga terhadap para pelaku usaha jasa ekspedisi.
Menurutnya, selain patahnya tiang dolphin di Pelabuhan Feri Waijarang, kendaraan ekspedisi yang selama ini melayani pengangkutan barang dari Kabupaten Lembata menuju Kabupaten Sikka, khususnya Maumere, juga ikut lumpuh karena tidak adanya akses penyeberangan yang memadai.
“Mobil ekspedisi yang biasa melayani pengangkutan barang dari Lembata menuju Maumere juga ikut lumpuh karena tidak ada akses bagi mereka,” ujar Pedro.
Ia menilai, kondisi tersebut harus segera mendapatkan solusi dari pemerintah dan pihak terkait. Sebab, apabila distribusi barang terhambat dalam waktu yang panjang, dampaknya bukan hanya terhadap pengusaha ekspedisi, tetapi akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui meningkatnya harga kebutuhan sehari-hari.
Minta Alternatif Penyeberangan Lembata–Flores Timur
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Aliansi Ekspedisi Lembata juga meminta Pemerintah Kabupaten Lembata mencari alternatif jalur penyeberangan yang dapat digunakan sementara.
Salah satu opsi yang diusulkan adalah membuka atau memenuhi kebutuhan penyeberangan dari Lembata menuju wilayah Kabupaten Flores Timur dengan memanfaatkan kapal Egon.
Menurut Pedro, usulan tersebut disampaikan setelah mempertimbangkan kebutuhan kendaraan ekspedisi dalam mendistribusikan barang.
Para sopir ekspedisi menilai kapal Egon memiliki ramdoor samping yang memungkinkan kendaraan keluar-masuk kapal dengan lebih mudah serta memberikan ruang olah gerak kendaraan yang dinilai cukup baik.
“Ini salah satu solusi yang kami tawarkan agar arus kendaraan dan barang tetap berjalan. Dengan adanya alternatif penyeberangan, persaingan harga barang di masyarakat juga bisa ditekan,” katanya.
Aliansi Ekspedisi Lembata berharap pemerintah daerah tidak hanya melihat persoalan Pelabuhan Waijarang sebagai persoalan infrastruktur semata, tetapi juga sebagai persoalan ekonomi masyarakat.
Sebab, setiap hari akses transportasi yang terganggu berarti terdapat aktivitas perdagangan dan distribusi yang ikut terdampak.
Pemerintah Diminta Lebih Peka
Persoalan kenaikan harga barang dan melemahnya daya beli masyarakat dinilai membutuhkan perhatian serius dari para pemimpin di daerah.
Pemerintah Kabupaten Lembata bersama pihak terkait diminta lebih peka melihat persoalan tersebut secara menyeluruh, mulai dari kondisi infrastruktur pelabuhan, akses penyeberangan, distribusi barang, biaya transportasi hingga dampaknya terhadap harga kebutuhan masyarakat.
Para pemangku kebijakan juga diharapkan tidak menunggu persoalan tersebut berkembang menjadi tekanan ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
“Kalau persoalan ini tidak segera dibenahi dan kebutuhan jalur alternatif tidak dipenuhi, dampaknya akan buruk terhadap kenaikan harga barang. Masyarakat yang akhirnya harus menanggung beban tersebut,” tegas Pedro.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan lalu lintas barang tetap berjalan agar roda perekonomian Kabupaten Lembata tidak semakin tersendat.
Pelabuhan dan jalur penyeberangan merupakan bagian penting dari rantai pasok Lembata. Karena daerah kepulauan sangat bergantung pada transportasi laut, setiap gangguan terhadap jalur tersebut akan memiliki efek berantai terhadap perdagangan dan kehidupan masyarakat.
Karena itu, percepatan penanganan Pelabuhan Waijarang serta penyediaan jalur penyeberangan alternatif dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Masyarakat berharap pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pihak terkait dapat duduk bersama mencari solusi konkret. Jangan sampai kerusakan infrastruktur transportasi justru membuat masyarakat harus kembali menelan pil pahit akibat semakin mahalnya harga kebutuhan pokok dan barang lainnya.
Kelancaran distribusi bukan hanya soal perjalanan kapal dan kendaraan, tetapi menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat Lembata.Kalau Anda ingin, saya juga bisa buatkan versi yang lebih tajam seperti berita investigasi nasional, dengan judul yang lebih provokatif dan menyoroti tanggung jawab ASDP, Pemerintah Kabupaten Lembata, serta dampak kenaikan harga barang.
Editor : Roy Wahar
