LIDIK NEWS. COM | LEMBATA – Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, S.P., didampingi Sekretaris Daerah Paskalis Ola Tapobali, A.P., M.T., memimpin rapat bersama jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), para Lurah, dan Camat Nubatukan, di Ruang Rapat Bupati Lembata.
Rapat tersebut membahas langkah-langkah strategis dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui optimalisasi retribusi daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sekaligus penertiban dan pemutakhiran data kependudukan serta data sosial ekonomi masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati Kanisius menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah dan kedisiplinan aparatur dalam menjalankan tugas di lapangan. “Pol PP harus menjadi teladan, bekerjalah dengan disiplin, tertib, dan penuh tanggung jawab,” tegas Bupati.
Bupati juga meminta dukungan dari para lurah untuk membantu pembaharuan data PBB di wilayah masing-masing agar data pajak dapat lebih akurat dan menjadi dasar peningkatan PAD.
Dalam sesi pembahasan, Lurah Lewoleba Timur menyampaikan adanya dua pengaduan masyarakat terkait data penerima bantuan sosial yang masih menampilkan nama warga yang sudah tidak ada atau tidak lagi berhak menerima. Menanggapi hal tersebut.
Sekda Paskalis Ola Tapobali dalam rapat tersebut menyatakan bahwa data tersebut bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ) yang sudah ditetapkan melalui SK, sehingga perlu dilakukan verifikasi silang antara pemerintah daerah dan Pemerintah pusat.
“Kita harus hati-hati dalam melakukan perubahan data. Setiap penggantian penerima harus tetap berdasarkan kategori desil yang sama”, jelas Sekda.
Selain itu Perwakilan lurah juga melaporkan adanya kendala data DTKS yang tumpang tindih dengan status ASN atau pasangan ASN, sehingga harus dilakukan pengelolaan ulang agar sesuai regulasi. Sekda kembali menegaskan agar setiap keputusan diambil secara hati-hati dan melalui konsultasi dengan Dinas Sosial.
Menutup rapat, Bupati Kanisius mengingatkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ( SPHP ), termasuk dengan Bulog, agar distribusi tidak menumpuk hanya di wilayah Lewoleba Tengah.
“Manfaatkan relasi dan jejaring kerja untuk mendukung pergerakan ekonomi daerah. Jadilah mitra strategis bagi Bulog dan pihak lain yang bisa memperkuat kesejahteraan masyarakat,”ujar Bupati Kanis.
Bupati juga meminta agar seluruh poin hasil rapat segera ditindaklanjuti secara teknis melalui koordinasi internal masing-masing unit kerja.***(PKL /timred)
