LIDIK NEWS. COM | KUPANG – Gubernur NTT, Melki Laka Lena, selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi NTT, membuka secara resmi Rapat Persiapan Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2025 di Kanwil BPN Provinsi NTT, Rabu (11/6/2025).
Hadir pada kegiatan ini, Plt. Aspidum Kejati NTT, Oscar D. Riwu, Kasiren Korem 161/Wirasakti, Letkol Apriadi, Perwakilan Polda NTT, Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT selaku Sekretaris GTRA, Doris Rihi, Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTT, Osermaks Sombu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Prov. NTT, Silvia Peku Djawang, Kepala Dinas Koperasi Prov. NTT, Lerry Rupidara, Kepala Bagian/Kepala Bidang lingkup Kanwil ATR/BPN Prov. NTT, Perwakilan BPKH XIV Kupang, Dekan FH Undanq, Simplexius Asa dan Jajaran Anggota GTRA Provinsi NTT.
Dalam laporannya, Kepala Kanwil ATR/BPN Prov. NTT, Fransiska Vivi Ganggas menyampaikan, “Rapat ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan Reforma Agraria, khususnya dalam penataan aset dan penataan akses, sebagaimana arahan Presiden RI dan amanat Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria,” jelasnya.
Sementara Gubernur Melki Laka Lena menegaskan, Reforma Agraria merupakan program strategis nasional yang bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Reforma Agraria adalah bagian dari Asta Cita ke-6 Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan yang menjadi prioritas dalam RPJMN 2025–2029,” ucap Gubernur.
Gubernur Melki menyebutkan GTRA sebagai wadah koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk untuk mendorong sinergi dan percepatan implementasi Reforma Agraria. Melalui pendekatan kolaboratif ini, pelaksanaan Reforma Agraria di NTT diharapkan dapat menjadi lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
“Saya mengajak seluruh anggota Tim GTRA Provinsi NTT untuk berperan aktif dalam mendukung percepatan pelaksanaan Reforma Agraria. Rapat ini menjadi titik awal penguatan peran GTRA sebagai wadah koordinasi lintas sektoral yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan agraria di NTT secara sistematis dan berkelanjutan,” tegas Melki.
Rapat persiapan ini merupakan komitmen bersama dalam memperkuat pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi NTT. Diharapkan seluruh pihak dalam GTRA, baik dari unsur pemerintah pusat, daerah dan akademisi, dapat terus bersinergi dalam mewujudkan keadilan agraria dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. *** (Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT)
Penulis : Fara Therik
Foto : Dio Ceunfin
Video : Ady Hau
