LIDIK NEWS. COM | LEMBATA – Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, hal tersebut jelas tersirat dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, konsekuensi dari negara hukum menempatkan hukum sebagai instrument dalam mengatur segala tindakan di setiap lapisan kehidupan masyarakat.
Begitu halnya juga dalam pesta demokrasi yang akan digulirkan juga untuk memilih Calon Kapala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah di seluruh Indonesia yang sudah memasuki tahapan penyelenggaraanya.
Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 terkhususnya di Kabupaten Lembata membawa perhatian penting disemua kalangan masyarakat lembata, karena Pilkada tersebut menjadi penentu masa depan kabupaten lembata.
Kedepannya, sehingga dalam proses pelaksaannya pun perlu diperhatikan baik pelaksanaan, partisipasi maupun pengawasannya, Keterlibatan masyarakat dalam Pilkada Lembata tahun ini baik sebagai pemilih maupun yang dipilih, tentunya harus mengikut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi dan berdampak pada Pilkada yang tidak bermutu salah satunya yaiu keberpihakan atau ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara.
Berbagai larangan untuk ASN yang tidak netral dalam Pilkada sudah di atur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini, termuat dalam Pasal 11 huruf (c) Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa “dalam hal etika, terhadap diri sendiri.
PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan” Atas dasar ketentuan tersebut diatas Komisi ASN dalam Buku “Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara” (2018).
Menguraikan ketentuan Pasal 11 huruf (c) ini, bahwa PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik seperti: PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.
PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media Online maupun media sosial.
PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
Merujuk pada regulasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota maka kampanye melalui media sosial merupakan bentuk kegiatan lain selain beberapa metode kampanye seperti Debat Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pertemuan Terbatas, dan Kampanye melalui media.
Dalam regulasi tersebut terdapat sejumlah ketentuan yang wajib dipenuhi terkait kampanye melalui media sosial yakni: Kampanye pada media sosial dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada KPU sesuai tingkatannya, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan sebagai arsip Pasangan Calon.
Dilihat dari ketentuan tersebut maka kampanye melaui media sosial hanya diperbolehkan melalui media sosial yang terdaftar resmi di KPU. Menjadi persoalan ketika terdapat media sosial yang tidak terdaftar sebagai media kampanye memuat informasi terkait pasangan calon tertentu, visi dan misi yang disebarkan oleh kelompok atau orang perorangan. Terhadap hal ini maka dianggap sebagai pelanggaran karena tidak menggunakan akun resmi yang terdaftar pada penyelenggara pemilihan.
Realitas di lapangan menunjukan pula bahwa banyak akun medsos milik perorangan bahkan akun palsu yang digunakan untuk mengkampanyekan kandidat tertentu.
Hal ini melanggar ketentuan karena kampanye media sosial hanya dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, bukan orang perorangan sekalipun itu adalah pendukung pasangan calon.
Pemanfaatan media sosial juga sering melanggar waktu kampanye. Sesuai jadwal, maka kampanye baru dapat dimulai 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon dan berakhir 3 (tiga) sebelum pemungutan suara, namun faktanya penggunaan media sosial untuk mengkampanyekan kandidat tertentu sudah dimulai sebelum dan melampaui waktu kampanye hingga menjelang hari pemungutan suara atau melewati masa tenang.
Hal ini jelas bertentangan karena kampanye media sosial hanya berlangsung pada masa kampanye.
Jelang pilkada di Kabupaten Lembata tentunya membutuhkan strategi yang tepat untuk mewujutkan pilkada yang kondusif, pengawasan harus lebih dioptimalkan dan didukung juga dengan regulasi yang kuat serta melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan.
Hal ini dikarenakan pengawasan netralitas ASN oleh pemerintah masih belum memiliki ketegasan dalam memberikan sanksi terhadap ASN yang melakukan pelanggaran.
Untuk itu sanksi tegas harus segera diberikan terhadap ASN yang melakukan pelanggaran mengenai ketidaknetralannya dalam Pilkada terkhusus di Kabupaten Lembata sebagaimana diatur UU No 20 Tahun 2023 Tentang ASN dan PP No 42 Tahu 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS serta PP No 53 Tahun 2010 Tentang disiplin PNS.
Sebungan dengan dasar pemikiran yang telah diuraikan diatas, KONSORSIUM PEMERHATI DEMOKRASI LEMBATA mengangap perlu menyampaikan padangan sebagai berikut : Meminta kepada BAWASLU KABUPATEN LEMBATA untuk memberikan teguran kepada Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah untuk segera menurunkan alat peraga kampanye pencalonan diri ASN untuk memastikan dan menjaga netralitas ASN pada perhelatan Pilkada di Kabupaten Lembata.
Demikian Press Rilis ini disampaikan guna mewujudkan Pilkada Lembata yang bermutu, atas perhatianya kami ucapkan terimakasih.***(KONSORSIUM PEMERHATI DEMOKRASI LEMBATA, ABU DARWIS. , S.H)
