LIDIK NEWS. COM | LARANTUKA – Diduga Kalak BPBD Kabupaten Flores Timur tidak terbuka soal anggaran bencna Erupsi ke publik,hingga saat ini sejumlah awak media mendatangi Kantor BPBD Flotim dan melakukan penelusuran pada Senin lalu guna melakukan wawancara kepala pelaksana BPBD nyaris tidak menerima Wartawan di ruang kerjanya. Lazimnya seorang pemimpin yang di datang oleh awak media dalam melakukan investigasi itu hal biasa, akan tetapi terhadap sumber anggaran bencana erupsi gunung laki-laki Lewotobi masih dalam tanda tanya besar, Kamis (25/01/2024).
Ia (Kalak BPBD) mengalihkan perhatian meminta awak media bertemu dengan Kadis Kominfo Heri Lamawuran sebagai juru bicara Tanggap Darurat Bencana Erupsi gunung Lewotobi Laki-laki yang saat ini sedang aktif serta posisi status level IV Awas.
Kata Theodorus Wungubelen, ” Ada Apa “, dalam nada tanya itu.
“Kami tidak punya wewenang bicara ke publik ,kami satu pintu lewat Kadis Kominfo sebagai juru bicara, ” sebut Kalak BPBD Flotim.
Sementara itu Kepala Dinas Kominfo, Hery Lamawuran di temui Awak media mengatakan, Saya bisa bicara seputar data erupsi saja. “Tetapi soal Anggaran saya tidak punya kewenangan,itu porsi BPBD yang harus bicara bukan saya,” tegas Heri sambil menolak.
Senada, Mantan Wakil ketua DPRD Kabupaten Flores Timur Theodorus Wungubelen,S.H., mengecam situasi yang sedang terjadi saat ini di alami oleh masyarakat Flores Timur terhadap masyarakat dalam kondisi Erupsi gunung api Lewotobi Laki-laki.
“DPRD Segera ajukan INTERPELASI ke pemerintah, terkait penggunaan BIAYA TIDAK TERDUGA 1,5M yang telah dialokir di dalam APBD TA 2024,” tegasnya.
Kata Teho menjelaskan informasi yang kami terima hari ini, pengakuan PLT Badan Keuangan Daerah kepada pimpinan Komisi B bahwa 1,5, M, anggaran daerah dikhususkan untuk mengatasi keadaan darurat akibat bencana “SAMPAI DETIK INI BELUM DIGUNAKAN, sementara 5000-an rakyat Flotim pada daerah terdampak sangat membutuhkan perhatian serius pemerintah dan DPRD.
Pemerintah melalui saudara Penjabat Bupati Doris Rihi telah menetapkan Status Tanggap Darurat ERUPSI LEWOTOBI Laki-laki sejak 1 Januari hingga 14 Januari 2024 yang nota bene surat itu di keluarkan pada tanggal 12 Januari dihitung mundur, namun tidak diikuti dgn dukungan anggaran sama sekali.
“Jika situasi ini benar maka pemerintah sangat keterlaluan sadis terhadap masyarakatnya sendiri Anggaran 1,5 M, tidak digunakan, malah Pemda membuka rekening donasi atas nama bupati?, Lalu untuk apa uang daerah 1,5 M itu disimpan,”tandas Wungubelen
Saya pertanyakan 1,5 M, tersebut benar angka uang atau angka kosong di APBD?
Jelas bagi publik, bahwa sejak awal bencana ini terjadi para pengungsi yang adalah rakyat Lewotana hanya bisa tertolong oleh berbagai bantuan masyarakat (donatur) , Pempus dan Pemprov dalam bentuk dana operasional serta sarana dan prasarana bencana,
Fakta lapangan, selain para nakes puskesmas dan Dinkes yang bekerja tak kenal lelah entah didukung dengan anggaran atau tidak, juga memperlihatkan mobilitas setiap saat bantuan dari berbagai elemen masyarakat, kepada korban erupsi Lewotobi.
Kenyataan ini membuktikan bahwa kepemimpinan daerah ini tidak memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya, jauh dari sensitifitas kemanusiaan.
Menurut dirinya dalam istilah orang Larantuka ( hati pero bula) dan hanya berharap sekaligus mengandalkan kepedulian bantuan dari pihak ketiga.
Theodorus Wungubelen mempertanyakan kepada Lembaga DPRD Kabupaten Flores Timur,
Menurutnya , sudah begini Parahkan kondisi keuangan daerah, sehingga untuk 5000an rakyat kita yang sedang menderita sekalipun tidak ada anggaran?
“Anda hanya bicara soal posko, tapi anda tidak tahu kalau ada kondisi yang jauh lebih gawat tentang kelakuan pemerintahan penjabat bupati terhadap rakyat Lewotanah, ” ujar Theo dengan nada kesal.
Jangan sampai akibat bencana Lewotobi ini memposisikan Pemerintah dan DPRD sebagai pemerintahan Diduga tada tangan.”Kalian tidak malu dengan rakyat ya”?
Ia juga menegaskan dan mengatakan bahwa tindakan dan Kalakuan pemerintah ini sudah memenuhi syarat diajukannya hak interpelasi.(*RS)
